Pendampingan Gerdu-Taskin

Pengembangan UPK Sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Oleh Petir Pudjantoro

Drs. PETIR PUDJANTORO, M.Si [Konsorsium Pendampingan Program Gerdu Taskin Propinsi Jawa Timur]

 

A. Mengapa perlu dikembangkan BUMDes?

 

  • Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: (i) pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, (ii) mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, (iii) mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, (iv) menguatkan kelembagaan ekonomi desa, (v) mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

 

  • BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

  • Dalam rangka membangkitkan ekonomi perdesaan dan pengentasan kemiskinan melalui Program Gerdu-Taskin Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah mengembangkan UPK yang terbukti secara signifikan sebagai lembaga dana dan keuangan perdesaan. UPK dipersiapkan sebagai embrio BUMDes yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi perdesaan. Pembentukan BUMDes merupakan realisasi tindak lanjut pengembangan UPK.

 

  • Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan Pasal 78 PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten-Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

 

 

B. Tujuan Pengembangan UPK sebagai BUMDes?

 

  • Menguatkan kemampuan UPK sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan peranan sebagai Lembaga Ekonomi Desa dengan fokus pelayanan keuangan dan pengembangan usaha (micro finance) dan mengembangkan sistem keterjaminan sosial (social insurance).

 

  • Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan guna mendorong kemampuan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan.Dengan peranan ini maka akan mampu dikembangkan sektor riil di pedesaan yang mampu membuka lapangan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran.

 

  • Menguatkan pengelolaan keuangan dan ekonomi desa sehingga mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Dalam hal ini model penguatan pengelolaan keuangan dan ekonomi desa dapat digambarkan sebagaimana skema di bawah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Lingkup Kegiatan Usaha BUMDes?

 

  • BUMDes memiliki alternatif bidang usaha yang sangat luas baik berupa kegiatan perdagangan (commerce), industri (industry) maupun jasa (services). Perdagangan antara lain perdagangan sarana produksi pertanian, perdagangan hasil bumi maupun lainnya. Industri antara lain industri kecil dan kerajinan rakyat. Pelayanan jasa antara lain usaha simpan pinjam maupun usaha sektor riil.

 

  • Usaha BUMDes dikembangkan sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang benar-benar prospektif dan sesuai dengan kemampuan yang ada. Dalam hal ini BUMDes dapat bergerak di bidang agribisnis seperti pertanian, perkebunan, peternakan maupun bidang ekstraktif seperti pertambangan, usaha galian maupun kegiatan perekonomian yang memberikan nilai tambah sekaligus dibutuhkan oleh warga desa.

 

 

  • Bidang usaha yang banyak dikembangkan oleh 30 BUMDes Percontohan di Jawa Timur antara lain meliputi: (i) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan/Usaha Simpan Pinjam, (ii) Pengelolaan Air Bersih dalam bentuk HIPPA atau HIPAM, (iii) Pasar Desa, (iv) Agribisnis di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, (v) Usaha Kerajinan dan Perdagangan.

 

  • BUMDes dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut pelestarian UPK Gerdu-Taskin yang memiliki core bisnis di bidang usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil baik yang dikelola sendiri maupun yang dimitrakan dengan pihak lain.

 

 

D. Pemilihan Jenis Usaha BUMDes?

 

  • Di masa lalu sering terjadi pendirian lembaga usaha ekonomi perdesaan dilaksanakan oleh dorongan mobilisasi pemerintah atau oleh orientasi proyek (project oriented). Akibatnya, banyak lembaga yang secara formal berdiri namun kegiatan dan usahanya tidak berkembang dan tidak memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

 

  • Pengembangan usaha BUMDes harus benar-benar bertumpu pada:

    • Ketersediaan potensi prospektif dari sumber daya yang ada di desa. Dalam hal ini diperlukan pengkajian kebutuhan dan analisis kelayakan usaha. Basis usaha yang dikembangkan oleh BUMDes adalah usaha-usaha yang memenuhi kualifikasi kelayakan.

    • Embrio kegiatan ekonomi produktif yang telah dikembangkan oleh UPK dan Pokmas yang telah terbukti berhasil dan memerlukan pengembangan kelembagaan dan manajemen usahanya. Dalam hal ini USP dan Usaha Sektor Riil yang telah ada bisa ditingkatkan dan dijadikan landasan dalam mengembangkan core bisnis BUMDes.

    • Pengembangan usaha ekonomi yang mememenuhi kepentingan hajat hidup orang banyak, sehingga apabila dikembangkan akan memberikan manfaat bagi sebagian besar warga desa. Dalam hal ini perlu dilakukan penggalian aspirasi dan dimufakati oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

 

E. Mengidentifikasi Peluang Usaha BUMDes?

 

  • Dalam kaidah bisnis, mengidentifikasi peluang usaha prospektif bagi BUMDes bisa dimulai dari:

    • Menemukan gagasan, yakni menemukan gagasan peluang usaha baik melalui diri sendiri, pelanggan, pasar atau produk yang gagal.

    • Mengidentifikasi peluang bisnis melalui analisis persoalan, mengapa gagasan produk itu akan berhasil atau membawa keuntungan.

    • Melakukan analisis situasi, yakni pengumpulan informasi untuk memantapkan peluang usaha berdasarkan kenyataan-kenyataan lapangan.

    • Merumuskan faktor yang ’tidak diketahui’ sebagai bentuk antisipasi terhadap kegagalan usaha.

    • Melakukan survei uji pelanggan untuk memastikan bisa tidaknya usulan bisnis dilakukan.

 

  • Prosedur penetapan jenis usaha BUMDes dalam hal ini meliputi:

    • Diawali dengan penggalian inisiatif usaha dari segenap stakeholders yang ada di desa untuk menyepakati alternatif pengembangan usaha.

    • Terhadap alternatif pengembangan usaha yang disepakati, selanjutnya dilaksanakan pengkajian dan analisis secara mendalam apakah usaha tersebut layak dikembangkan atau tidak. Proses pengkajian bisa dilakukan melalui inventarisasi sumber pengembangan seperti sumber daya alam yang tersedia, kemampuan sumber daya manusia, sumber daya finansial, kemampuan manajemen maupun jaringan pemasaran.

    • Menyusun studi kelayakan usaha setidaknya meliputi: analisis usaha, pilihan bentuk lembaga usaha, bentuk dan peran serta Pemerintah Desa dan BPD, bentuk peran serta masyarakat, pola pembagian saham, pengembangan SDM, permodalan, teknologi, perhitungan BEP dan sebagainya.

 

 

 

 

 

 

 

F. Pemilihan Badan Hukum BUMDes?

 

  • Secara umum badan usaha milik pemerintah apakah BUMN maupun BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara atau kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

 

  • Badan usaha milik pemerintah bisa berbentuk Perusahaan Perseroan atau Persero maupun Perusahaan Umum atau Perum. Persero bisa berbentuk perseroan terbatas dimana modalnya terbagi dalam saham-saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah dan bertujuan untuk mengejar keuntungan. Sedangkan Perum merupakan BUMN atau BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan tidak terbagi atas saham-saham yang bertujuan meningkatkan kemanfaatan umum atas barang atau jasa sebagai representasi tugas pelayanan pemerintahan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

 

  • Berlandaskan pada pemikiran di atas, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Badan hukum BUMDes dalam hal ini adalah Perusahaan Desa (PerusDes) yang tata cara pembentukannya diatur dalam Perda maupun setidaknya Keputusan Bupati. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka bisa dinyatakan bahwa Perusahaan Desa (PerusDes) adalah badan hukum yang diperoleh sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

 

  • Kekayaan desa yang dipisahkan sebagai modal BUMDes dalam hal ini meliputi seluruh kekayaan milik desa baik meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak yang bersumber dari hasil usaha sendiri, hasil kerjasama maupun bantuan dari pihak lain antara lain berbagai bantuan program dari berbagai pihak.

 

  • Dalam kaitannya pengembangan UPK sebagai BUMDes maka perlu dilakukan kesepakatan terlebih dahulu terhadap modal yang dimiliki UPK sebagai aset desa. Dalam hal ini bisa dikembangkan dua pemikiran, yakni:

    • Pertama, aset yang dimiliki UPK seluruhnya dipindahbukukan sebagai aset desa, dan dicatat sebagai penyertaan modal dari desa saat pendirian BUMDes. Cara pertama ini tidak memberikan peluang bagi RTM untuk memperoleh hak kepemilikan aset UPK. Namun untuk memberikan kemanfaatan optimal dari aset UPK terhadap RTM bisa ditempuh dengan mencantumkan ketentuan bahwa porsi laba bersih yang diperoleh BUMDes (misal 25 persen) akan dialokasikan sebagai dana sosial yang ditujuan untuk memfasilitasi RTM.

    • Kedua, aset yang dimiliki oleh UPK saat ini dibagi sebagian dipindahbukukan sebagai aset milik pemerintah desa dan sebagian yang lain dialokasikan sebagai saham yang dimiliki oleh masing-masing RTM dengan mekanisme tertentu dimana pemanfaatan keuntungan yang diperoleh tidak jatuh pada tangan orang perorang, akan tetapi diperoleh secara bersama oleh RTM dalam bentuk pengembangan sistem jaminan sosial. Alternatif kedua ini relatif memenuhi asas keadilan dan memberikan jaminan pemihakan bagi RTM dalam pengembangan BUMDes UPK sebagai instrumen pemberdayaan RTM. Namun demikian perlu dilakukan penyepakatan proporsi maupun tata-kelolanya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

 

  • UPK sebagai Badan Usaha Milik Desa dengan badan hukum Perusahaan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan BUMDes. Perdes dalam hal ini ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

 

  • Permodalan BUMDes UPK sebagai Perusahaan Desa berasal dari:

    • Kekayaan atau aset desa yang dipisahkan pembukuannya. Setiap penyertaan modal dari aset desa diambil dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes).

    • Simpanan dana masyarakat.

    • Modal bantuan dari kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Dalam hal ini termasuk modal UPK yang dipindahbukukan sebagai aset desa.

    • Modal pinjaman dari berbagai lembaga keuangan, modal ventura dan lembaga lainnya.

    • Modal penyertaan dari berbagai pihak dalam rangka kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

 

  • Dalam hal BUMDes memilih berbadan hukum Perseroan Terbatas, maka orientasinya lebih pada pencarian keuntungan. Modal pendiriannya dalam bentuk saham yang diperjualbelikan kepada masing-masing pihak yang berminat menanamkan modal. Hak suara dan besarnya keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak tergantung pada besarnya nilai saham. Pendirian PT melalui Akte Notaris dan Menteri Kehakiman. Pengembangan UPK dalam bentuk BUMDes Perseroan Terbatas biasanya akan terkendala oleh besarnya biaya pendirian yang harus ditanggung.

 

  • Apabila BUMDes berbentuk PT, maka pemerintah desa sebaiknya:

    • Memiliki saham terbesar (minimal 51 persen), agar dapat mengarahkan visi dan misi BUMDes sejalan dengan kepentingan dan tanggung jawab publik pemerintahan desa.

    • Mobilisasi dana dengan penjualan saham kepada perorangan, lembaga atau kelompok guna mewujudkan pencapaian tujuan (public propose), kepemilikan (public ownership) dan pengawasan publik (public control) terhadap BUMDes.

    • Pemilikan saham oleh pemerintah desa harus melembaga, bukan perorangan.

    • Dewan Direksi hendaknya dipilih dari kalangan profesional dan bukan dari kalangan aparatur desa. Dalam hal ini pengurus UPK yang ada telah memenuhi kualifikasi sebagai Dewan Direksi yang tidak berasal dari unsur pemerintah desa. Sedangkan keterlibatan pemerintah desa sebaiknya pada posisi Dewan Komisaris. Dewan direksi memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan operasional usaha. Sedangkan dewan komisaris sebagai pemilik perusahaan berkewenangan menetapkan kebijakan strategis sekaligus pengusulan direksi dalam RUPS.

 

      • Bentuk Firma, CV, UD maupun koperasi kurang cocok sebagai alternatif kelembagaan BUMDes. CV dan UD lebih menekankan pada usaha perseorangan atau keluarga sehingga kurang cocok dengan BUMDes sebagai usaha milik pemerintah desa yang berorientasi pada kepentingan publik. Sedangkan koperasi pada dasarnya kumpulan orang. Sedangkan BUMDes merupakan kumpulan modal dimana sebagian besar modal berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

 

      • Sedangkan pada desa-desa Gerdu-Taskin yang telah berkembang Badan Kredit Desa (BKD), perlu dikaji secara cermat kemungkinan UPK diintegrasikan dengan BKD. Sesuai dengan Peraturan BI Nomor 6/27/PBI/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa dijelaskan bahwa pembinaan BKD diarahkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).Ketentuan ini berimplikasi pada keharusan buka setiap hari kerja, pelaporan bulanan, pemenuhan tingkat kesehatan dan beban berat sistem akunting, organisasi dan biaya. Oleh karena itu, pertimbangan terpenting adalah bagaimana agar UPK tetap eksis melayani masyarakat pada level mikro di perdesaan tanpa harus dibebani oleh syarat-syarat kelembagaan yang kadang sukar dipenuhi.

 

G. Organisasi dan Kepengurusan BUMDes?

 

  • Organisasi BUMDes berada di luar struktur organisasi pemerintahan desa. Sedangkan kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

 

  • Struktur Kepengurusan BUMDes minimal terdiri dari:

    • Pemerintahan Desa sebagai unsur Komisaris, Pembina atau Badan Pengawas. Kepala Desa dan Ketua BPD secara ex-offisio menjadi Badan Pengawas BUMDes.

    • Unsur masyarakat (dari luar unsur pemerintahan desa) sebagai Direksi atau Badan Pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, atau para direktur.

 

  • Pengurusan BUMDes dilaksanakan oleh Direksi atau Badan Pengurus. Direksi atau Badan Pengurus bertangung jawab penuh atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi atau Badan Pengurus harus mematuhi AD dan ART BUMDes dan peraturan perundangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

 

  • Pengawasan BUMDes dilakukan oleh Komisaris dan Badan Pengawas. Komisaris dan Badan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Badan Pengawas harus mematuhi AD ART BUMDes dan peraturan perundangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

 

  • Anggota Direksi atau Badan Pengurus diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas dan kejujuran, kepemimpinan, pengalaman dan dedikasi yang tinggi dalam memajukan BUMDes. Pemilihan anggota Direksi atau Badan Pengurus sebaiknya dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan. Sedangkan anggota Komisaris dan Badan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen BUMDes serta memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat-cepat dan independen.

 

  • Penunjukkan dan pemberhentian Badan Pengurus, Badan Pengawas atau Dewan Direksi dilakukan melalui RUPS atau forum sesuai ketentuan dari AD dan ART BUMDes. RUPS juga menetapkan keputusan strategis antara lain meliputi: perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, rencana penggunaan laba, investasi pembiayaan jangka panjang, kerjasama persero, pembentukan unit usaha, membuka anak cabang atau penyertaan, pengalihan aktiva maupun penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan serta pembubaran persero.

 

  • Masa bakti kepengurusan BUMDes ditentukan 3 s.d. 5 tahun sesuai keputusan AD dan ART. Kepengurusan diberhentikan apabila: (i) selesai masa baktinya, (ii) meninggal dunia, (iii) mengundurkan diri, (iv) tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes, (v) dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

 

  • Tugas dan Kewajiban Pengurus BUMDes:

    • mengembangkan BUMDes sebagai lembaga yang memberikan pelayanan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat desa sekaligus mampu mengoptimalkan PAD dengan memanfaatkan potensi desa.

    • menyampaikan rencana kerja dan anggaran serta melaksanakan pengelolaan usaha BUMDes.

    • memberikan laporan keuangan sekaligus pertangungjawaban pengelolaan BUMDes.

 

  • Tugas dan Kewajiban Pengawas BUMDes:

    • mengikuti perkembangan usaha dan memberikan saran atau meminta pendapat dari pengurus mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan usaha BUMDes.

    • melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan BUMDes kepada Pemerintah Desa.

    • melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha desa.

 

  • Tugas dan Kewajiban Pembina BUMDes:

    • membina BUMDes meliputi aspek kelembagaan, administrasi, kepegawaian maupu ketata-laksanaan dalam pengembangan usaha.

    • Memantau pengelolaan BUMDes serta memberikan saran dan pendapat dalam pemecahan masalah.

    • Pemerintah Daerah melalui Bupati/Walikota berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pengembangan BUMDes di daerahnya.

    • Agar pembinaan tidak mematikan kreatifitas dan kemandirian BUMDes, maka pembinaan harus dimulai dari dan bertumpu pada prakarsa yang selama ini telah dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola BUMDes.

 

 

H. Pengelolaan Usaha BUMDes?

 

  • Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan BUMDes adalah:

    • Desentralisasi, yakni bertumpu pada prakarsa lokal dalam hal ini Pemerintah Desa bersama masyarakatnya memperoleh kewenangan luas untuk mengelola dan mengembangkan usaha BUMDes.

    • Kemitraan, dimana kegiatan dilaksanakan dengan semangat mengembangkan akses kerjasama dengan berbagai pihak atas dasar saling menguntungkan.

    • Keterpaduan, yakni adanya keinginan untuk saling mendukung, menunjang dan saling melengkapi dalam rangka memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan usaha BUMDes.

 

 

 

 

      • Agar pengelolaan usaha BUMDes dapat berkembang maka diperlukan:

    • Pengembangan jenis usaha yang memiliki prospek pasar atau mampu memenuhi kebutuhan sektor-sektor vital yang dibutuhkan oleh warga desa.

    • Sistem pelayanan usaha dan pelayanan dibuat sederhana dan efisien sehingga mudah diakses oleh warga desa.

    • Selalu mampu memenuhi selera dan permintaan klien, konsumen dan masyarakat sebagai target pasarnya (demand driven).

    • Dikelola secara transparan dimana ada mekanisme pengawasan dan supervisi guna menjaga agar pengelolaan usaha berada dalam katagori sehat dan berkembang.

    • Mampu menghasilkan laba sehingga bisa memupuk modal sekaligus mampu memfasilitasi peningkatan kesejahteran bagi warga desa.

 

  • Dalam pengelolaan BUMDes dipastikan mekanisme pengelolaan usaha benar-benar memberikan akses penggerak perekonomian perdesaan, peningkatan kesejahteran warga desa terutama RTM dan memastikan tumbuhnya sistem keterjaminan sosial melalui alokasi laba bersih BUMDes untuk dana sosial dan pemupukan modal usaha. Hal ini berkaitan dengan fokus program Gerdu-Taskin yang ingin memberdayakan RTM dengan kategori:

    • RTM Rentan (RTM-R), yakni masyarakat yang sangat miskin dan oleh sebab-sebab tertentu memiliki tingkat kerentanan dan resiko hidup yang tinggi (the extreme poor).

    • RTM Berpotensi (RTM-B) yakni masyarakat miskin yang memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor).

    • RTM Pekerja (RTM-P), yakni masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower incomes) namun tidak memiliki usaha atau tidak berminat berwirausaha melainkan sekadar sebagai pekerja.

 

  • Pendekatan yang dipakai dalam rangka penanggulangan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kategori RTM tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi RTM-R akan efektif bila digunakan pendekatan langsung berupa pemberian hibah dalam bentuk santunan kebutuhan dasar secara sustainable. Dan untuk menjaga sustainabilitas dan kemandirian desa dalam melayani RTM-R ini, BUMDes harus mengembangkan sistem keterjaminan sosial dari penyisihan laba bersihnya untuk keperluan pemberian santunan sosial sesuai dengan kebutuhan RTM-R. Sedangkan bagi RTM-B dan RTM-P lebih efektif bila digunakan pendekatan tidak langsung. Bagi RTM-B dialokasi pemberian pinjaman permodalan dan fasilitasi pengembangan usaha melalui USP dan kemitraan USR yang dikembangkan oleh BUMDes. Sedangkan untuk RTM-P lebih tepat dialokasikan kebijakan untuk membuka lapangan kerja guna mengatasi masalah pengangguran di desa. Upaya ini bisa diperankan oleh BUMDes dengan mengembangkan kemitraan untuk membuka investasi yang memberikan peluang usaha dan kesempatan kerja.

 

I. Penguatan Kelembagan dan Usaha BUMDes?

 

    • Beberapa permasalahan UPK Gerdu-Taskin yang perlu memperoleh perhatian antara lain bisa digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

 

ASPEK

KETERANGAN

 

  • Problem utama yang dihadapi dalam pengembangan usaha BUMDes adalah:

  • Masalah Permodalan.

  • Masalah SDM, manajemen dan informasi teknologi.

  • Masalah Akses pemasaran.

 

    • BUMDes pada umumnya terkendala persyaratan teknis dalam mengakses pembiayaan perbankan. Dalam hal ini dibutuhkan pendampingan oleh Konsultan Keuangan atau Tenaga pendamping BUMDes sehingga memungkinkan pembiayaan perbankan dari sek usaha ini bisa dioptimalkan. Dalam rangka mengatasi masalah permodalan bagi BUMDes maka perlu dikembangkan:

  • Lembaga Sumber Permodalan, baik bank maupun non-bank. Dalam hal ini diperlukan fasilitasi yang memungkinkan BUMDes mampu menyusun bussines plann yang mampu menarik lembaga keuangan untuk mendukung permodalan dalam rangka pengembangan usaha.

  • Lembaga pengawasan, sehingga bisa disusun standar pelayanan minimal, supervisi, audit., rating, maupun sertifikasi BUMDes.

  • Lembaga Kemitraan Usaha. Dalam hal ini kemitraan usaha dapat berbentuk inti-plasma, sub-kotrak, keagenan, waralaba maupun perdagangan umum.

  • Lembaga Penjaminan, dimana pemerintah memberikan jaminan atas uang yang ditempatkan masyarakat pada BUMDes yang bergerak dalam bidang micro finance. Adanya jaminan akan merangsang garría masyarakat untuk menyimpan dana pada BUMDes yang berbentuk lembaga keuangan mikro.

 

  • Upaya mengatasi permasalahan SDM, manajemen, teknologi dan pemasaran antara lain dilakukan melalui:

    • Peningkatan kemampuan SDM secara kontinu melalu program pelatihan, pembimbingan, konsultansi dan pemagangan agar SDM memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam mengelola usaha.

    • Melaksanakan pendampingan penguatan kapasitas lembaga maupun manajemen usaha meliputi sisdur operasi, kemauan dan ketrampilan SDM, inovasi produk dan jasa, akses pasar, pelayanan dan jaringan usaha.

 

      • Kualitas terdiri dari beberapa faktor antara lain:

    • Ketrampilan individu (individual skill) untuk menopang produktivitas kerja atau daya saing di bidang pekerjaan yang ditekuninya.

    • Kematangan emosional (emotional intellegence) sehingga mudah menggalang kerjasama dengan pihak lain.

    • Kemampuan bekerja secara tim (team work) dalam pencapain tujuan organisasi.

    • Kemampuan menghargai tata nilai dan kebutuhan masyarakat maupun peka terhadap perubahan dan kecenderungan yang terjadi (empaty).

About these ads

14 November 2007 - Posted by | UTAMA

1 Comment »

  1. BUMDes

    Comment by Raden Dwi Pangga | 13 December 2011 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: