Pendampingan Gerdu-Taskin

Memangkas Kemiskinan

Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sebuah legenda dalam hazanah ekonomi Islam. Dikatakan sebagai legenda karena
ia telahmampu menghapuskan kemiskinan dari negerinya dalam tempo yang teramat singkat yaitu hanya dalam waktu
tiga tahun saja. Ini mirip-mirip sebuah cerita tentang keajaiban. Apa yang dilakukannya?
Sayang sekali saya belum menemukan kitab yang mampu
memberikan penjelasan teknis ekonomis tentang strategi yang
dilakukan oleh seorang Umar. Kalau ada tentu kita bisa memodifikasi
dan mengaplikasikannya untuk mengatasi kemiskinan dalam zaman
yang sudah serbatimpang seperti sekarang ini. Kebanyakan yang kita
dapatkan adalah kisah budi pekerti dan kebajikan Umar dalam
memimpin negaranya. Tapi mungkin itulah yang jadi persoalan kita
sekarang.
Kita menghadapi situasi di mana kita sangat sulit untuk
menemukan seorang ”tokoh” yang memiliki sosok seperti Umar.
Alkisah, Umar adalah seorang pengusaha yang sukses sebelum
diangkat jadi amirul mukminin. Ia suka berpakaian sangat perlente,
hidup di rumah mewah, dan berbagai bentuk kenyamanan hidup
lainnya sebagaimana layaknya seorang pengusaha. Ketika menjadi
kepala negara, ia menanggalkan segala bentuk kemewahan tersebut
dan hidup secara bersahaja. Bahkan diceritakan bahwa ia lebih mirip
seperti orang miskin ketika berpakaian. Ia pun sangat berhemat
ketika membelanjakan uang negara. Saking hematnya, ia suka
memadamkan lilin di kantornya ketika ia dan stafnya sedang
membicarakan hal-hal di luar urusan negara.
Tentu ada interpretasi ekonomi modern dari kisah ini. Umar melihat
salah satu masalah utama kemiskinan adalah borosnya pengeluaran
negara. Pemborosan telah mengakibatkan anggaran untuk menolong
orang miskin terkebiri. Dalam situasi di mana kiemiskinan dan
pengangguran merajalela, adalah tidak bijak untuk menaikkan
penerimaan negara dari pajak dan segala jenis pungutan lainnya
karena akan mengganggu dunia usaha yang berperan dalam
menyediakan lapangan kerja. Anggaran untuk kemiskinan hanya
mungkin untuk diperbesar melalui penghematan dalam pos
pengeluaran lainnya. Untuk itu harus ada contoh dari pucuk pimpinan
yaitu pengetatan pengeluaran bagi para pejabat.
Lantas apa yang dilakukan di Indonesia dewasa ini? Pemborosan
anggaran terjadi di mana-mana, khususnya anggaran untuk para
pejabat. Contohnya, Menkeu memutuskan untuk menaikkan
tunjangan jabatan di Depkeu berkali-kali lipat sampai menghabiskan
anggaran Rp 4,3 triliun tanpa konsultasi yang transparan dengan
wakil rakyat. Tunjangan terendah untuk golongan dua akan lebih
besar dari tunjangan seorang profesor di perguruan tinggi negeri
yang hanya Rp 990 ribu. Tunjangan tertinggi untuk eselon satu akan
sama dengan 470 kali lipat subsidi langsung tunai untuk orang
miskin. Sementara itu subsidi dan tunjangan orang miskin semakinditekan.
Sekali lagi, inti dari masalah kemiskinan adalah politik anggaran. Kita
tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme ”lepas tangan” untuk
mengatasi kemiskinan. Adalah sebuah mimpi kalau kemiskinan akan
hilang dengan sendirinya melalui trickle down effect. Tatanan
ekonomi modern saat ini tidak menyediakan ruangan yang cukup
bagi yang tidak beruntung.
Kisah lainnya mengenai Umar adalah kerelaannya mewakafkan harta
dan kehidupannya untuk negara. Ini memang sebuah kisah yang
penuh dengan pesan moral. Ketika seorang menerima sebuah
jabatan publik, maka ia harus rela untuk mewakafkan seluruh
:: Pemerintah Kabupaten Purbalingga
http://www.purbalinggakab.go.id Powered by Joomla! Generated: 9 November, 2007, 10:53
hidupnya untuk kepentingan publik. Bahkan ia harus rela untuk
mendegradasi kualitas hidupnya sendiri sampai pada taraf yang
paling rendah sekalipun.
Dewasa ini justru para pejabat publik lebih sibuk untuk memperkaya
diri sendiri melalui korupsi dan berbagai bentuk keuntungan pribadi
lainnya. Ketika seorang pejabat melakukan korupsi maka ia
mengambil hak rakyat. Korupsi dapat mengakibatkan kemiskinan dan
bersifat membunuh orang miskin. Tindakan memperkaya diri yang
dilakukan oleh para pejabat merupakan cermin bahwa kepentingan
publik tidak lagi diperhatikan. Ini bukan sekadar etika menjabat, tapi
lebih dari itu adalah masalah tanggung jawab dan pengorbanan.
Jabatan publik adalah tempat untuk berkorban, bukan tempat untuk
mencari kekayaan.
Umar juga sering dikisahkan sebagai pemimpin yang sering
menyamar menjadi rakyat jelata untuk melihat langsung kesulitan
dan derita yang dihadapi rakyatnya. Tidak jarang Umar mendapati
rakyatnya hidup susah dan memberikan sumpah serapah terhadap
para pemimpin negara. Mereka tidak tahu bahwa orang yang sedang
disumpahi berada di hadapan mereka dengan hati yang terluka.
Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang sudah banyak
berkorban tetap dihujat habis-habisan oleh rakyatnya sendiri? Tapi itu
menjadikan Umar lebih peka terhadap masalah yang dihadapi
rakyatnya, ketimbang mendengarkan laporan baik dari para menteri.
Ia tahu di istana lebih banyak diisi oleh para penjilat.
Bukan hanya itu, pemimpin yang mengetahui secara persis problema
yang dihadapi masyarakat akan terhindar dari sifat cepat berpuas diri
atau complacency. Dengan begitu, kedekatan pemimpin dengan
rakyatnya tidak hanya diukur dari tingkat popularitas tetapi lebih
mendasar lagi dalam bentuk kebijakan yang sangat dekat dengan
permasalahan dan aspirasi rakyat.
Dalam konteks Indonesia dewasa ini, terdapat kecenderungan
bahwa para pemimpin di semua tingkatan lebih senang dengan rapor
baik dan sebaliknya cepat marah dan dendam ketika mendapatkan
kritik. Dalam hal angka kemiskinan di periode Orde Baru misalnya,
Presiden Soeharto pernah merasa kurang nyaman dengan
peningkatan angka kemiskinan pada awal periode 80-an. Ia merasa
telah bekerja keras membangun Indonesia, tapi kok kemiskinan tak
kunjung berkurang.
Karena itu tim ekonominya mempersiapkan laporan yang jauh lebih
baik. Caranya sungguh di luar dugaan. Responden Susenas yang
memiliki tingkat konsumsi di bawah 100 kalori dihapus dari database.
Dengan cara itu jumlah orang miskin langsung terpotong dan
akibatnya menghasilkan angka kemiskinan yang jauh lebih rendah.
Kolega saya, Dr Rizal Ramli, menyebut hal ini sebagai upaya untuk
memangkas kemiskinan bukan mengentaskan si miskin.
Sound familiar? Ya, karena dari satu pemerintahan ke pemerintahan
cara berpikir dan bersikap dari pemimpin kita tidak pernah berubah.
Complacency pada akhirnya menyebabkan pemimpin jauh dari
masyarakat. Itulah yang selalu kita hadapi.
sumber:
http://www.republika.co.id/kolom.asp?kat_id=15
Oleh : Iman Sugema
:: Pemerintah Kabupaten Purbalingga

14 November 2007 - Posted by | TAJUK

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: