Pendampingan Gerdu-Taskin

Jual-Beli Kepentingan di DPR

Oleh: Abdul Aziz SR

Peneliti Center for Human Security Studies (CHSS)

Universitas Paramadina dan

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik FISIP UI

Enam belas anggota DPR periode 1999-2004 dilaporkan menerima aliran dana dari Bank Indonesia (BI). Sembilan di antara mereka kembali menjadi anggota DPR periode 2004-2009. Walau diakui sulit, Badan Kehormatan DPR berjanji menuntaskan kasus ini dengan baik dan fair. Sebelumnya, masyarakat juga dikejutkan dengan terungkapnya beberapa anggota DPR yang menerima aliran dana (non-budgeter) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Aliran dana itu pula yang kemudian mengantarkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri ke penjara.

Kasus aliran dana BI dan DKP sebenarnya hanyalah sebagian kecil saja dari kasus-kasus korupsi dan suap-menyuap yang terjadi di DPR. Sejumlah kasus berbasis uang haram lainnya sempat muncul ke permukaan beberapa tahun lalu. Sebutlah seperti kasus travel check, permainan dana alokasi umum, uang pelicin daerah-daerah pemekaran, fasilitas dan balas jasa dari departemen/nondepartemen serta BUMN tertentu, manipulasi perjalanan dinas ke luar negeri, dan lain-lain.

Adanya praktik-praktik tercela semacam itu dan mungkin merasa muak dengannya, beberapa anggota DPR periode lalu seperti Sophan Sopiaan, Indira Sughandi, Pattiasina, dan Dimyati Hartono pamit mundur dari Senayan. Mereka rupanya tak kuat menyaksikan perilaku tak terpuji para politisi di lembaga negara yang terhormat itu.

Fenomena tersebut mengisyaratkan terjadinya jual-beli kepentingan atau trade and sale of interest di DPR. Praktik jual-beli kepentingan yang demikian turut memberi andil besar dalam menciptakan stempel kotor di arena politik negeri ini. Pemahaman masyarakat awam bahwa politik itu kotor justru mendapat penguatan dan pembenaran dari perilaku busuk yang dipertontonkan kalangan politisi kita. Walau sejatinya politik itu mulia, dan sama mulianya dengan bidang-bidang kehidupan yang lainnya.

Juial-beli kepentingan tampaknya menjadi pola kompromi selama ini antara anggota parlemen dengan mitra kerja mereka (departemen/lembaga nondepartemen, BUMN, BI, dan lain-lain) dalam meloloskan kepentingan tertentu untuk menjadi keputusan politik. Dalam konteks inilah terjadi di mana klausul-klausul kontroversial dengan mudah masuk dan menjadi bagian sebuah Undang-Undang. Tak heran kalau kemudian banyak UU yang isinya kurang memihak kepentingan rakyat banyak, namun justru lebih mencerminkan kepentingan kekuasaan. Juga, sejumlah persetujuan DPR terhadap kebijakan pemerintah dalam kasus penjualan aset-aset negara ke pihak asing, dapat dibaca dalam kerangka jual-beli kepentingan.

Banyak pula UU yang secara substansial saling bertentangan. Contoh yang menarik untuk kasus ini adalah UU Pertahanan, UU Kepolisian, dan UU tentang TNI. Sederet klausul dalam ketiga UU ini saling bertentangan atau tumpang tindih sehingga membingungkan. Bagaimana mungkin UU yang secara substansial menyangkut bidang yang sama (keamanan nasional) serta dilahirkan oleh komisi yang sama pula tetapi isinya saling bertentangan? Sangat boleh jadi, jual-beli kepentingan pun berlangsung di sana.

Jika demikian adanya, bisa dikatakan bahwa sejumlah pasal dalam UU yang ada lahir melalui proses jual-beli. Artinya, ada transaksi jual-beli pasal UU dan persetujuan di DPR. Memang, tawar-menawar di dalam dan antarlembaga politik sesungguhnya wajar saja terjadi, sepanjang dihajatkan untuk membela kepentingan bersama (rakyat dan bangsa). Untuk itu, aktor yang terlibat di dalamnya beradu argumen sebab biasanya memiliki latar perspektif yang berbeda. Tetapi persoalannya menjadi lain ketika yang diperjuangkan adalah kepentingan diri sendiri atau segelintir orang yang memegang dominasi kekuasaan dan menguasai kapital ekonomi, maka tawar-menawar pun berlangsung dalam kerangka pragmatisme absolut, jual-beli kepentingan. Logika political bargain kemudian berubah makna dari seni membela kepentingan bersama menjadi cara memperoleh keuntungan materi dan kepentingan sempit kaum politisi.

Hal inilah yang membuat predikat terhormat DPR berantakan sehingga masyarakat semakin kehilangan trust terhadap lembaga parlemen itu. Hal yang sama juga terjadi di daerah-daerah. Tidak jelas, apakah anggota DPR (dan DPRD) sendiri menyadari kenyataan ini. Jika menyadarinya, tentu bisa dinilai bahwa para wakil rakyat ternyata hanya sibuk mengurus sandang-pangannya sendiri dalam wujud materi dan fasilitas politik. Ini sekaligus mengisyaratkan betapa tingkat pemenuhan kebutuhan mereka masih pada hierarki kebutuhan fisik, dilihat dari teori hierarchy of need-nya Abraham Maslow. Celakanya, upaya memenuhi kebutuhan itu dilakukan secara berlebihan dan penuh mimpi, sehingga terjebak dalam perilaku korup dan terlibat praktik penyuapan.

Dampak dari itu semua adalah hancurnya etika politik. Nilai-nilai kejujuran dianggap kuno dan tak lagi punya arti dalam perilaku politik. Moral dan esensi politik yang sejatinya bagi kebaikan bersama direduksi dengan kejam menjadi sebatas wacana dalam pidato di depan publik sekaligus “barang” jualan ketika kampanye atau menjelang pemilu. Dalam konteks ini, apa yang dibayangkan orang tentang parlemen sebagai representasi masyarakat serta lembaga strategis bagi check and balances kekuasaan demokratik menjadi kehilangan makna.

Kenyataan semacam itulah yang sempat ditakutkan berbagai kalangan menjelang Pemilu 2004. Karena itu, sejumlah LSM, para intelektual, dan pers berusaha mendorong gerakan “anti politisi busuk”. Mereka relatif giat menggelar kampanye bagi penyadaran (campaign for awareness) masyarakat agar setiap warga negara yang punya hak pilih tidak menjatuhkan pilihannya kepada para politisi busuk dan partai politik yang mengusung para politisi busuk.

Tetapi mungkin karena kampanye anti politisi busuk ketika itu kurang bergaung ke seluruh lapisan masyarakat pemilih karena berbagai kendala berikut sistem pemilu yang lebih memihak kepentingan partai politik, sehingga parlemen hasil Pemilu 2004 (pusat maupun daerah) masih sarat dengan para politisi busuk. Mereka itulah saat ini yang memroduksi berbagai keputusan politik (UU dan Peraturan Daerah) yang menjadi pedoman dalam menata kehidupan bersama. Jika kemudian banyak kekacauan, kesemrawutan, dan ketidaklogisan di dalamnya, tentu bisa segera dimengerti. Rekam jejak dan latar kepentingan pragmatis aktor politik yang terlibat dalam pembuatannya tentu saja sangat mewarnai keputusan-keputusan politik yang lahir dari lembaga parlemen.

Lembaga parlemen yang terlalu disarati oleh para politisi busuk secara simbolik menyerupai semangka; hijau di luar merah di dalam. Di depan publik serba rakyat, serba kepentingan bangsa dan negara. Tetapi di dalam lembaga parlemen, kepentingan pragmatisme absolut diri sendirilah yang dominan.

Kenyataan ini pula yang turut menjelaskan mengapa korupsi di negeri ini sulit diberantas. Aktor politik di parlemen turut menjadi pelaku dari kejahatan korupsi itu. Jual-beli kepentingan di DPR bisa dikategorikan korupsi. Dan, diakui atau tidak, hal ini telah merontokkan kewibawaan lembaga negara yang terhormat itu. Kewibawaan parlemen dihancurkan oleh aktor-aktornya sendiri. Jadi, ada pembusukan dari dalam. Inilah yang oleh Huntington (1968) disebut political decay dalam lembaga-lembaga negara.

Badan Kehormatan DPR yang tengah menangani kasus aliran dana BI diharapkan dapat bekerja optimal, jujur, tuntas, dan berani bertindak tegas. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga punya celah untuk mengambil peran dalam kasus tersebut. Bila perlu KPK pun turut membongkar kasus-kasus korupsi dan suap-menyuap lainnya yang terjadi di DPR selama ini.

Bagaimana pun, bangsa ini mendambakan kehadiran parlemen yang bebas dari korupsi dan praktik suap-menyuap berikut terkikisnya tradisi jual-beli kepentingan di dalamnya. Optimisme masyarakat terhadap wujud dan masa depan demokrasi turut ditentukan oleh parlemen yang bercitra baik. Tapi, wallahu’alam!

(Tulisan ini pernah dimuat harian SURYA, 26 November 2007).

25 May 2008 - Posted by | Abdul Aziz SR

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: