Pendampingan Gerdu-Taskin

Kembalikan Hak Pilih TNI

Abdul Aziz S.R.

Seputar Indonesia, Rabu, 05/09/2007

News <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

Hubungan sipil-militer dalam sejarah politik Indonesia penuh dinamika, kadang pasang kadang surut. Ada kalanya hubungan tersebut begitu dekat, ada kalanya juga merenggang, bahkan saling memusuhi.

Ada saatnya sipil sangat mencurigai militer. Pada waktu yang sama, pihak militer diam-diam menilai sipil lemah dalam mengelola negara. Saat ini, ketika menghangat soal RUU Bidang Politik dan menjelang Pemilu 2009, hubungan sipil-militer seolah berada dalam suasana antara benci dan rindu. Benci, jika mengingat peran TNI di masa Orde Baru yang begitu dominan sekaligus menakutkan. Rindu, karena ternyata TNI dalam berbagai aspek memiliki keunggulankeunggulan yang tidak atau belum dimiliki sipil, dan karena itu sipil ingin turut memanfaatkannya, baik secara politik maupun sosial dan ekonomi.

Munculnya usulan sejumlah anggota DPR agar hak pilih anggota TNI dikembalikan (SINDO,31/8) sesungguhnya bisa dilihat dalam kerangka benci tapi rindu itu. Memang, bisa saja apa yang dikemukakan kalangan wakil rakyat itu ditafsirkan bermacam-macam.Tetapi, apa pun motivasi politik di baliknya, usulan itu memiliki makna tersendiri bagi partai politik maupun TNI. Jika kelak menjadi keputusan politik, itu tentu akan memberi bobot tersendiri dalam timbangan demokrasi di negeri ini. Secara konstitusional, anggota TNI sesungguhnya sama dengan pegawai negeri sipil (PNS).

Artinya, meskipun mereka dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, tetapi hak pilih mereka sebagai warga negara dijamin oleh konstitusi.Pada Pemilu 2004,TNI sudah seharusnya menggunakan hak konstitusionalnya itu, tetapi panglima TNI ketika itu, Endriartono Sutarto, berkeras agar TNI tidak perlu menggunakan hak pilih. Endriartono memandang belum saatnya anggota TNI memberikan hak suara dalam pemilu. Alasannya untuk menjaga keutuhan TNI.Menurut Endriartono, TNI bisa terkotak-kotak akibat dukungan emosional terhadap partai politik yang berbeda. Dia pun merasa perlu melobi pimpinan MPR dan DPR untuk mendapat dukungan politik.

Tiga Pandangan

Seandainya hak pilih TNI diberikan untuk digunakan secara bebas pada Pemilu 2009, apakah keutuhan TNI terancam? Dalam sebuah focused group discussion tentang hak pilih TNI di Mabes TNI pada Mei 2006, seorang perwira tinggi bintang dua dengan lantang berujar: “Berlebihan jika orang menganggap anggota TNI bisa pecah dan terancam keutuhannya hanya gara-gara menggunakan hak pilih dalam pemilu dan mendukung partai berbeda. Kalau warga negara yang buta huruf saja ternyata tak pernah ribut dan tidak pula terlibat konflik dalam pemilu, seperti pada Pemilu 1999 dan 2004, lalu mengapa anggota TNI yang terdiri atas orang-orang terpelajar justru dianggap sebaliknya.

Janganlah kita ini terlalu apriori terhadap TNI.” Ungkapan sang perwira tersebut memberi isyarat kesiapan (anggota) TNI menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu. Hal ini sekaligus sebagai counter argument terhadap pendapat yang memandang bahwa hak pilih TNI tak perlu diberikan pada Pemilu 2009 mendatang. Penelitian yang dilakukan Mabes TNI bersama Pusde-HAM Surabaya (2006) menunjukkan tiga kategori pandangan di kalangan masyarakat sipil dan anggota TNI soal hak pilih TNI dalam pemilu,yakni pandangan konservatif, progresif, dan moderat. Pandangan konservatif menolak pemberian hak pilih TNI. Mereka berargumen,TNI harus netral dan jangan lagi dirangsang untuk memasuki ranah politik praktis.

Sementara pandangan progresif justru mendorong dan menuntut agar hak pilih anggota TNI diberikan. Sebagai warga negara, hak politik mereka janganlah dikebiri. Kalangan moderat melihat, memang sebaiknya hak itu diberikan, tetapi pelaksanaannya bertahap. Misalnya, hanya ikut dalam pemilu anggota legislatif saja, sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden ditunda saja dulu dan baru digunakan pada pemilupemilu berikutnya. Tampaknya pandangan moderat lebih realistis dan dapat menjembatani antara kalangan konservatif dan progresif. Karena itu, mungkin bisa dijadikan sandaran empirik oleh DPR ketika membahas RUU bidang politik, khususnya dalam konteks hak pilih TNI (juga Polri). Dengan demikian, tidak perlu untuk terus menunda pemberian hak pilih TNI dengan alasan yang mungkin malah sulit dipertanggungjawabkan.

Lebih Dewasa

Dalam berbagai aspek, TNI secara institusional menunjukkan diri lebih maju dan lebih dewasa dibanding institusi sipil pada partai politik, parlemen, dan birokrasi. Ambil contoh soal reformasi organisasi. Betapa reformasi di tubuh TNI berjalan konsisten dan relatif cepat sebagaimana ditunjukkan dalam disertasi Syamsul Ma’arif (2007) di Departemen Sosiologi UI. Bandingkan dengan reformasi birokrasi, misalnya, yang sampai saat ini tak kunjung terwujud. Ini memang masih bisa diperdebatkan, tetapi satu hal, ketika UU No 34/ 2004 yang dengan tegas menempatkan TNI di bawah supremasi sipil, TNI dilarang berbisnis serta terlibat politik praktis, TNI menerimanya dengan datar-datar saja, tanpa sedikit pun meributkannya.Hal ini dapat dijadikan satu indikator penting kedewasaan TNI.

Dengan demikian, memberikan atau mengembalikan hak pilih TNI tidak perlu dirisaukan oleh ekses buruk di balik itu. Sebaliknya, pemberian hak pilih pun tentu saja harus diikuti aturan yang jelas. Misalnya, pimpinan TNI di seluruh tingkatan dilarang keras memerintahkan atau memobilisasi anggota dan keluarganya mendukung partai tertentu, tidak perlu ada TPS di lingkungan TNI, atau anggota TNI dilarang terlibat kampanye pemilu. Pengawasan pemilu yang ketat dan berlapis-lapis yang dilakukan berbagai kalangan di masyarakat menyulitkan bagi siapa pun, termasuk anggota TNI untuk bertindak yang tidak proporsional terhadap proses dan hasil pemilu. Hak pilih anggota TNI memang harus dikembalikan. Mengungkungnya terlalu lama justru merupakan isyarat adanya sikap political paranoid di kalangan elite. Dan itu mestinya dibuang jauh-jauh.(*)

Abdul Aziz S.R. Peneliti pada Lembaga Kompetensi Indonesia (LKI) Jakarta, dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik FISIP UI

http//www.seputar-indonesia.com

25 May 2008 - Posted by | Abdul Aziz SR | , , ,

1 Comment »

  1. Tulisan artikel di blog Anda bagus-bagus. Agar lebih bermanfaat lagi, Anda bisa lebih mempromosikan dan mempopulerkan artikel Anda di Social Bookmarking Indonesia http://www.infoGue.com ke semua pembaca di seluruh Indonesia. Salam Blogger!
    http://politik.infogue.com/
    http://politik.infogue.com/kembalikan_hak_pilih_tni

    Comment by asuna17 | 26 May 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: